JURNAL YURIDIS UNAJA

Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia

2024-04-27T03:53:45+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit dan menganalisis usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun. Permasalahannya bagaimana pengaturan SK Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan serta bagaimana usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet dengan jaminan SK Pensiun. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder mengenai SK Pensiun sebagai bahan untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pengaturan SK Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah SK Pensiun tidak dapat dijadikan jaminan kredit karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai menyatakan bahwa hak atas pensiun-pensiun tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh digadaikan, perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan SK Pensiun tidaklah memiliki kekuatan hukum. Kedua yaitu usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun yaitu dengan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank yaitu, restrukturisasi kredit antara lain penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit hingga pengurangan tunggakan pokok kredit.

Lambang Lalu Lintas (Kajian Ontologis, Epistimologi,Dan Aksiologi)

2024-04-27T03:53:06+00:00

Penggunaan rambu atau lambang lalu lintas menjadi aturan wajib yang perlu dipahami dan ditaati oleh setiap Masyarakat,baik itu Masyarakat Indonesia maupun dunia, tetapi tidak semua Masyarakat mampu memahami setiap makna dan maksud yang terkandung di dalam rambu lalu lintas, maka perlu pengkajian lebih tentang penafsiran arti pada rambu lalu lintas, cara yang digunakan untuk mengkaji hal tersebut adalah dengan pemahaman secara ontologi yang bertujuan melihat keberadaan rambu lalu lintas, epistimologi mengkaji cara pengaplikasian rambu lalintas dan yang terakhir menggunakan kajian aksiologi yang melihat nilai dan manfaat rambu lalu lintas. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi Pustaka. Penelitian ini mengungkapkan arti dari setiap rambu lalu lintas, manfaat dan nilai yang bisa diberikan kepada Masyarakat. Aspek tersebut dikaji melalui perspektif ontologi yang memahami bahwa rambu lalu lintas tersebut berbeda dengan rambu atau norma yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, epistimologi memahami cara pembuatan rambu lalu lintas serta cara penggunaanya di lapangan dan aksiologi memahami manfaat yang diberikaan oleh rambu lalu lintas, baik itu manfaat kenyamanan maupun keamanan yang diberikan oleh rambu lalu lintas tersebut.

Upaya Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kota Jambi

2024-04-27T03:52:45+00:00

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 kuhp. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian ialah faktor lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, serta faktor persepsi terhadap keterampilan.Sedangkan pada upaya yang dilakukan polda jambi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, dan upaya represif dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil yang didapatkan diharapkan agar aparat kepolisian khususnya Polda Jambi untuk dapat meningkatkan keamanan salah satunya dengan melakukan patroli minimal 2x24 jam serta melengkapi sarana dana prasarana dalam melakukan tugas rutinitasnya.

Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pemasaran Digital Produk Umkm Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

2024-04-27T03:52:24+00:00

Dalam menjalankan usaha, salah satu yang juga perlu diperhatikan adalah hukum dalam berbisnis. Pemasaran digital melalui media sosial dan e-commerce saat ini merupakan cara yang efektif dan relatif murah untuk mempromosikan bisnis UMKM. Keberadaan teknologi sebagai pendukung perekonomian selain memberikan dampak yang positif memungkinkan pula menimbulkan potensi pelanggaran terkait regulasi perdagangan Pelaku UMKM mendapatkan kemudahan namun bukan berarti bebas dari aturan hukum. Dengan berkembangnya teknologi dan model bisnis, pemerintah Indonesia pun turut mengeluarkan peraturan yang mengatur pemasaran produk UMKM khususnya melalui media sosial dan e-commerce, yaknik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku UMKM perlu dengan cermat memahami UU ITE untuk memastikan operasional, pemasaran, dan transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis bentuk pemasaran digital produk UMKM di Kabuoaten Pangkajene Kepulauan, dan mengkaji implementasi UU ITE sebagai aspek hukum pada penerapan pemasaran digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan model triangulasi, yang menggabungkan metode wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pemasaran digital memperluas pangsa pasar pelaku UMKM, meningkatkan awareness bagi konsumen karena pelaku UMKM rutin memperbarui informasi mengenai produk, serta meningkatkan penjualan karena beberapa UMKM juga berkolaborasi dengan beberapa marketplace. Kemudian bagi pelaku UMKM di daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang kategorinya makanan dan minuman menyatakan bahwa penggunaan whatsapp masih menjadi platform yang paling di memudahkan konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejauh ini belum sepenuhnya memadai untuk mendukung UMKM. Diantaranya karena tingginya biaya kepatuhan, aturan yang masih belum spesifik, dan penguatan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen

2024-04-27T03:53:26+00:00

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik.