KEDUDUKAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

  • Fitri Kartika Sari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPM, Jl. Talangkawo, Merangin - Jambi, Indonesia

Abstract

: Ombudsman memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara seperti yang dimuat dalam UUD 1945, namun Ombudsman merupakan lembaga yang tidak tercantum dalam konstitusi yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan, selain itu peraturan hukum yang menjadi dasar kewenangan Ombudsman juga belum mampu untuk memberikan gambaran terkait pelayanan publik dan good governance. Sementara itu Ombudsman memiliki perbedaan dengan lembaga pengawas lainnya yang terletak pada corporate culture. Lembaga Ombudsman dimanapun tidak diperbolehkan untuk menolak laporan masyarakat meskipun laporan tersebut lebih relevan dilayangkan kepada komisi lain. 1) Isu utama dalam penelitian ini adalah kedudukan Ombudsman dan hubungan ombudsman dengan lembaga pengawas lainnya. Tujuan dari penelitian ini didasari pemahaman terkait kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta analisa terkait hubungan Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lembaga pengawas lainnya. 2) Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif yang memfokuskan kajian terhadap penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum, dan isi kaidah hukum positif dari Ombudsman. 3) Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terjadinya benturan kewenangan Ombudsman dengan lembaga lainnya yang mengakibatkan pelayanan publik menjadi terhambat, dan terkait hubungannya dengan lembaga lainya memiliki hubungan yang erat, namun secara konstitusional, keberadaan Ombudsman sewaktu-waktu dapat dibubarkan. 4) Dari penelitian ini dapat disimpukan bahwa kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik belum begitu kuat. Serta Ombudsman perlu dicantumkan pada konstitusi sehingga menjadikan Ombudsman semakin kuat dan Ombudsman membutuhkan kewenangan yang lebih yaitu bukan hanya sebatas Rekomendasi tetapi juga sanksi. Hal itu tidak terdapat pada Ombudsman Indonesia saat ini.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-05-05